Pertukaran Informasi Antara KPD Makassar Dengan BPS Provinsi Sulawesi Utara


Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan Lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, seperti yang disampaikan Kepala Bagian Pencegahan KPPU Kantor Perwakilan Daerah Makassar, Charisma, dalam diskusi dengan BPS Provinsi Sulawesi Utara.

Diskusi yang dilakukan pada hari Jum’at, 3 Mei 2019, dihadapan Kepala Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik, Iman Teguh, Kepala Bidang Statistik Produksi, Sirly C Wotikan, dan Kepala Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik, Norma O. F. Regar, serta beberapa pegawai BPS Provinsi Sulawesi Utara membahas mengenai kewenangan KPPU.

Charisma juga menjelaskan mengenai kewenangan KPPU, yaitu menegakkan hukum persaingan, memberikan saran pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah, dan menerima pemberitahuan merger, akuisisi, dan pengambilalihan saham. Selain itu, berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008, KPPU juga memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan pelaksanaan kemitraan.

Dalam melaksanakan penelitian mengenai kajian industri maupun penanganan perkara yang salah satunya adalah kartel, KPPU menggunakan data statistik dari berbagai instansi dan lembaga, termasuk BPS. Untuk itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, maupun pertukaran data dan informasi antara KPPU dengan BPS senantiasa perlu ditingkatkan, hal ini sejalan dengan tujuan MoU yang sudah terjalin dengan BPS sejak Tahun 2017. “KPD Makassar pernah melakukan kegiatan workshop mengenai survei dengan BPS Provinsi Sulawesi Selatan dan kami mendapatkan pengetahuan tata cara survei yang dilakukan BPS”, urai Charisma.

Kepala Bidang Statistik Produksi, Sirly C. Worotikan, menyampaikan ada tiga data statistik, yaitu statistik dasar, sektoral, dan khusus. BPS selaku Badan yang dibentuk berdasarkan UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, memiliki tugas untuk menyediakan data statistik dasar, sedangkan statistik sektoral disediakan oleh instansi terkait dan dapat bekerja sama dengan BPS apabila data statistik tersebut hanya dapat dilakukan dengan cara sensus dengan jangkauan populasi berskala nasional. Adapun statistik khusus dapat dilakukan oleh masyarakat, lembaga, organisasi, dan dapat bekerja sama dengan BPS.

Sirly menyampaikan ucapan terima kasih kepada KPPU KPD Makassar yang telah berkunjung dan berdiskusi serta menjelaskan mengenai tupoksinya dalam menegakkan UU No. 5 Tahun 1999, diharapkan kedepannya KPPU dengan BPS tetap dapat bekerja sama sesuai dengan kewenangannya masing-masing. (cda)