Harga Bawang Putih Naik, KPPU Makassar Konsolidasi Data Antar Instansi

Pantauan KPPU Makassar di Pasar Terong dan Pasar Pa’baeng Baeng menemukan fakta lapangan kenaikan harga bawang putih dan bawang merah dari Rp 20 ribu per kilogram di awal Januari 2019, melonjak menjadi Rp 45 ribu per kilogram di minggu ketiga bulan April 2019. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi yang diinisiasi Satgas Pangan Polda Sulsel, Kamis, 25 April 2019.

Disreskrimsus Polda Sulsel sekaligus Ketua Satgas Pangan, Yudhiawan, menjelaskan koordinasi antar instansi dalam berbagi data harus rutin dilakukan untuk mengetahui kebutuhan dan pasokan komoditas pangan, terutama menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 2019. “Dua tahun kebelakang jelang Ramadhan dan Idul Fitri, harga pangan di Sulsel cukup stabil, diharapkan Ramadhan dan Idul Fitri kali harga pangan juga stabil”.

Amiruddin, Satgas Pangan, menambahkan beberapa komoditas pangan mulai menunjukkan kenaikan harga diantaranya bawang putih, bawang merah, cabai, telur ayam, dan daging ayam. Rapat ini rutin dilakukan untuk mengkonsolidasikan data, apakah pasokan dan distribusi komoditas tersebut lancar. Ditegaskan, apabila ada pelaku usaha yang sengaja mengatur dan mempermainkan harga serta pasokan komoditas pangan, satgas pangan bersama KPPU akan menindak oknum tersebut.

Sejalan dengan Satgas Pangan, Kepala Bagian Pencegahan KPPU KPD Makassar, Charisma Desta Ardiansyah menyampaikan bahwa kenaikan harga bawang putih disebabkan adanya keterlambatan importasi bawang putih, karena 97 persen dari kebutuhan bawang putih nasional masih diimpor. Hal ini sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh KPPU Pusat. Untuk itu diperlukan data neraca pangan kebutuhan komoditas pangan, terutama bawang putih, sehingga pemerintah dapat mengantisipasi lonjakan permintaan bawang putih.

Sementara itu, kenaikan harga bawang merah disebabkan adanya penurunan pasokan dari Enrekang dan Bantaeng, namun informasi yang diperoleh dilapangan, bawang merah asal Bima sudah mulai memasuki pasar tradisonal di Makassar.
Rapat koordinasi antar instansi ini turut dihadiri oleh Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemkab Gowa, Pemkab Maros, Bulog Divre Sulselbar, BI Kantor Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, dan instansi vertikal lainnya.

Menutup rakor ini, Amiruddin menyampaikan perlunya basis data kebutuhan dan pasokan komoditas pangan serta sinergi antar instansi, sehingga dapat diambil langkah antisipatif apabila ada daerah yang kekurangan bahan pangan dapat segera dipenuhi oleh daerah yang surplus bahan pangan. (cda)